MAKASSAR, Pos Liputan – Terkait Pengesahan UU Perppu Cipta Kerja, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, Rabu (5/4/2023).
Pengesahan UU Cipta Kerja di nilai memiliki tendensi subjektif kekuasaan karena mengesampingkan partisipasi publik terhadap semua wacana produk hukum, apalagi UU tersebut telah menuai banyak penolakan dan inkostitusional bersyarat.
Jendral lapangan, Muh. Reza dalam orasinya menyampaikan bahwa kekecewaannya terhadap sikap Pemerintah maupun DPR RI karena dianggap melakukan pembangkangan dan penghianatan terhadap konstitusi.
“Belum lagi, pasal yang diduga bermasalah dalam UU Perppu Cipta Kerja dinilai sangat mencederai posisi buruh, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam upaya melanggengkan kuasa ekonomi borjuasi dalam ruang negara,” tegasnya.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyoroti persoalan dugaaan kasus gratifikasi tambang di Lutim yang menyeret beberapa petinggi Kepolisian RI.
“Kami meminta kasus seperti ini semestinya menjadi atensi dan cepat di selesaikan apalagi persoalan keadilan merupakan hal dasar dan fundamental,” lanjutnya.
Setelah membakar ban bekas dan menutup satu ruas Jalan Sultan Alauddin, beberapa saat menjelang buka puasa ramadhan, massa aksi yang di komandoi jendral lapangan membubarkan diri, dan mempertegas akan melakukan aksi-aksi lanjutan terkait penolakan Perppu Cipta Kerja.
Komentar