WAJO, Pos Liputan – UPT Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun komitmen bersama untuk bekerjasama meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan.
Hal tersebut dilakukan demi tercapainya Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didasari dari UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Berkaitan dengan hal tersebut BBPMP Sulsel melakukan Monev dan pendampingan tahap 2 yang berfokus pada penguatan perubahan paradigma pengembalian ATS ke sekolah dan perekrutan peserta didik baru dari “menunggu” menjadi “menjemput”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo pada Kamis hingga Jumat (21-22 Desember 2023).
PJS Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Yahya S.Sos, M.Si menegaskan bahwa urusan tersebut berkaitan dengan layanan yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dimana strategi utamanya adalah menerapkan perencanaan berbasis data. Salah satu indikator adalah melalui pemenuhan APS sehingga tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah.
“Kondisi ini akan berkaitan perencanaan 20 tahun ke depan dengan memperhatikan kondisi pemerintah daerah sehingga banyak yang harus diselesaikan secara bersama-sama,” ucap Yahya.
“Apabila salah dalam pengelolaan pendidikan maka dampaknya kedepan untuk mencapai generasi emas Kabupaten Wajo akan sia-sia sehingga hal yang akan dilakukan bukan hanya akses tapi juga harus menjaga mutu pendidikan sesuai dengan profil pelajar pancasila,” lanjutnya.
Komentar