WAJO, Pos Liputan – UPT Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membangun komitmen bersama untuk bekerjasama meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan.
Hal tersebut dilakukan demi tercapainya Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didasari dari UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Berkaitan dengan hal tersebut BBPMP Sulsel melakukan Monev dan pendampingan tahap 2 yang berfokus pada penguatan perubahan paradigma pengembalian ATS ke sekolah dan perekrutan peserta didik baru dari “menunggu” menjadi “menjemput”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo pada Kamis hingga Jumat (21-22 Desember 2023).
PJS Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Yahya S.Sos, M.Si menegaskan bahwa urusan tersebut berkaitan dengan layanan yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dimana strategi utamanya adalah menerapkan perencanaan berbasis data. Salah satu indikator adalah melalui pemenuhan APS sehingga tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah.
“Kondisi ini akan berkaitan perencanaan 20 tahun ke depan dengan memperhatikan kondisi pemerintah daerah sehingga banyak yang harus diselesaikan secara bersama-sama,” ucap Yahya.
“Apabila salah dalam pengelolaan pendidikan maka dampaknya kedepan untuk mencapai generasi emas Kabupaten Wajo akan sia-sia sehingga hal yang akan dilakukan bukan hanya akses tapi juga harus menjaga mutu pendidikan sesuai dengan profil pelajar pancasila,” lanjutnya.
Peningkatan SDM, perbaikan capaian rata-rata lama sekolah serta tantangan yang harus dihadapi bersama akan dituangkan dalam menyusun RPJMD Dinas Pendidik dan Kebudayaan dengan memperhatikan aksesibilitas, mutu dan pemerataan.
Lebih jauh, Kadis Pendidikan Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi kegiatan kerjasama yang telah dilakukan oleh BBPMP Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten Wajo.
“Barusan tahun ini kami mendapatkan pelatihan yang luar biasa sehingga kedepannya tujuan pendidikan di Kabupaten Wajo dapat tercapai dengan baik,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BBPMP Sulsel, Imran, S.Kom, MT menyampaikan bahwa saat pelaksanaan Rakor, Pendampingan 1, dan MONEV 1, ia melihat kondisi dan mencari akar masalah dan hasilnya telah disampaikan ke Kemendikbudristek tentang kerjasama ini dan ini diharapkan akan menjadi contoh bagi kabupaten lain.
“Kita perlu menyiapkan SDM pada semua jenjang karena Tahun 2045 sisa berapa tahun. Artinya, usia anak didik kita sekarang harus dipersiapkan secara lebih semakin matang karena boleh jadi yang berusia 18 tahun sekarang jika tahun 2045 sudah berusia 37, usia SD sekarang kedepannya sudah berusia 34 tahun,” katanya
“Dengan melihat ukuran tersebut maka mereka semua berpotensi menjadi pemimpin masa depan. Namun yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, lalu bagaimana jika ada yang masih tidak bersekolah atau putus sekolah di kabupaten ini?. Untuk menjawab tantangan tersebut maka pekerjaan rumah kita di Tahun 2024 adalah kita perlu strategi dan effort yang lebih tinggi,” sambungnya.
Strategi yang dapat dilakukan memiliki lima unsur, yakni Advokasi pemerintah desa, satuan pendidikan, orang tua yang memiliki anak yang tidak sekolah, tokoh masyarakat, agama dan APS.
Komentar