MAKASSAR, Pos Liputan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko.
Bimtek Manajemen Risiko, ini dibuka Bupati Sinjai, Andi Seto Ghadista Asapa, dan diikuti para pejabat eselon II serta eselon III lingkup Pemkab Sinjai bertempat di aula pertemuan kantor BPKP Perwakilan Sulsel, Kamis (16/3/2023).
Inspektur Inspektorat Sinjai, Andi Adeha Syamsuri mengatakan, Bimtek Manajemen Risiko merupakan tindak lanjut dari rencana aksi atas pengendalian penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi level 3 Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2022.
Tujuannya untuk menyusun, melaksanakan dan rencana manajemen risiko sehingga mengurangi risiko yang kemungkinan bisa timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman dalam penyusunan manajemen risiko, penilaian serta rencana tindak pengendalian risiko, serta menguatkan SPIP kita,” ucapnya
Lanjut Adeha, kegiatan ini juga merupakan kegiatan pencapaian dalam mendukung visi yang telah menjadi tujuan rencana strategis Inspektorat Sinjai dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sementara itu, Bupati Sinjai Andi Seto menegaskan, Bimtek Manajemen Risiko sangat penting bagi perangkat daerah sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan perencanaan struktur fungsi manajemen risiko serta sistem dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko.
Menurutnya, manajemen risiko harus diterapkan mulai proses perencanaan sebagai pondasi bagi instansi dalam mengembangkan program dan kegiatan yang lebih besar. Kendati demikian tidak dipungkiri berbagai hambatan yang akan dihadapi dalam proses selanjutnya harus dipetakan dan diproyeksikan sedini mungkin untuk meminimalisir dampak bahkan dapat mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan sistem manajemen yang dapat membawa kita ke dalam jeratan masalah hukum.
“Saya berharap baik pada tingkat perangkat daerah maupun tingkat kegiatan yang dikoordinir oleh ketua satuan tugas SPIP, perangkat daerah wajib hukumnya untuk menyelenggarakan manajemen risiko yang akan menghasilkan efektivitas pelaporan dan kepatuhan di lingkup Pemkab Sinjai sehingga dapat mendorong kinerja yang lebih efektif dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” harapnya
Kegiatan ini juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Rizal Suhaili, sekaligus menjadi narasumber para Korwas dan tim SPIP BPKP Sulsel.
Komentar