SINJAI, Pos Liputan – Akhir-akhir ini hujan deras mengguyur Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan yang meresahkan masyarakat.
Hal ini menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya DPC Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Sinjai, Selasa (6/6/2023).
Fadli selaku Bidang Intelektual, Risteksi dan Aksi SEMMI Sinjai mengatakan, Pemerintah gagal dalam mengatasi persoalan Banjir di Kabupaten Sinjai.
“Perlu kita ketahui, hasil dari studi banding Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ke kota Semarang tahun 2019 untuk belajar penanganan banjir sampai saat ini tidak memberikan solusi menangani persoalan banjir di Kabupaten Sinjai,” kata Fadli.
Tidak hanya itu, lanjut Fadli, tiap tahun Pemerintah Daerah menganggarkan pembangunan drainase untuk membuang dan menghilangkan genangan air di area perkotaan yang setiap saat menjadi langganan air namun lagi-lagi upaya itu juga tak kunjung berhasil dilakukan.
“Beberapa ucapan manis Pemerintah tidak terealisasikan atas upaya penanggulangan banjir salah satunya akan membangun sebuah embung di Lingkungan Bontompare, Kelurahan Bongki, Sinjai utara,” lanjutnya.
Disampaikan Fadli, banjir di kota Sinjai antara lain, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Tondong, Jl. H. A. Abdul Latif, Jl. Dr. Hamka bahkan genangan air sampai masuk di halaman rumah jabatan Bupati Sinjai.
“Bahkan ketinggian air mencapai 50 samapi 70cm” kuncinya.
Senada dengan itu, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai juga menilai, kondisi banjir di beberapa titik itu menjadi salah satu wujud ketidak becusan Pemerintah Daerah (Pemda) menangani dan mengantisipasi banjir.
“Harusnya Pemda Kabupaten Sinjai cekatan dan sinergi dengan berbagai macam leading sector untuk mengurai bencana banjir di Sinjai,” tutur Israndi, selaku bidang PTKP HMI Cabang Sinjai.
Pemda Sinjai, terutama dinas yang membidangi masalah banjir, sambung Israndi, harus membuka mata soal kejadian banjir di beberapa titik di sinjai. Baginya harus adanya solusi yang solutif dari Pemda.
Sementara, Ketua Himaprodi Hukum Pidana Islam (HPI) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, membenarkan. Menurutnya hal ini terjadi karena kelalaian Pemda.
“Ini kan sudah studi banding, sudah banyak dianggarkan. Tapi setiap tahun masih terjadi, artinya ada kelalaian,” jelas Fauzan.
Komentar