JAKARTA, Pos Liputan – Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) resmi menyampaikan surat kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), untuk menindaklanjuti pelaksanaan program Beasiswa Pendidikan Doktor Dalam Negeri (PDDI) Tahun 2025, Senin (13/10/2025).
Surat bernomor 003/FKDSI/SP.p.3/X/2025 tersebut menyoroti hasil rapat koordinasi antara Kemenko PMK, Kemendikbudristek, dan LPDP pada 29 September 2025, yang dinilai belum sepenuhnya menjawab aspirasi para dosen penerima maupun calon penerima beasiswa.
Ketua FKDSI, Andi Herenal Daeng Toto, dalam surat tersebut menjelaskan terdapat empat substansi utama yang menjadi perhatian forum dalam surat tersebut.
Pertama, penambahan kuota Beasiswa PDDI Tahun 2025 agar kesempatan bagi dosen lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kedua, perbaikan regulasi dan mekanisme seleksi supaya prosesnya lebih transparan dan akuntabel di tahun-tahun mendatang.
Ketiga, FKDSI meminta penjelasan dan transparansi realisasi beasiswa yang mencapai 1.269 dari 1.000 kuota yang tersedia.
Keempat, pembukaan skema beasiswa on going Tahun 2026 sebagai solusi bagi dosen yang belum terakomodasi dalam pelaksanaan beasiswa tahun ini.
“FKDSI memandang perlunya langkah korektif dan perbaikan sistemik agar program PDDI benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas dosen Indonesia, bukan sekadar program simbolik tahunan,” tegas Ketua FKDSI dalam keterangan tertulisnya.
Dalam surat tersebut, FKDSI juga menyoroti belum dilibatkannya forum sebagai wadah representatif dosen penerima dan calon penerima beasiswa dalam rapat koordinasi sebelumnya.
Menurut FKDSI, keterlibatan organisasi profesi sangat penting untuk memastikan pembahasan yang lebih komprehensif, aspiratif, dan menyeluruh terhadap berbagai persoalan di lapangan.
“Forum ini lahir dari aspirasi ribuan dosen di seluruh Indonesia yang aktif mendorong peningkatan mutu SDM perguruan tinggi. Karena itu, kehadiran FKDSI dalam forum koordinasi nasional seperti PDDI sangat relevan,” ungkapnya.
Melalui surat yang ditujukan kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, FKDSI berharap rapat koordinasi lanjutan dapat segera dijadwalkan dengan melibatkan perwakilan FKDSI secara resmi bersama Kemendikbudristek dan LPDP.
“Kami percaya Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antarlembaga agar kebijakan beasiswa nasional ini lebih berpihak pada dosen dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi,” jelas FKDSI dalam suratnya.
FKDSI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi.
Forum ini berharap penyempurnaan kebijakan beasiswa doktor dalam negeri menjadi langkah nyata dalam mencetak akademisi unggul dan memperkuat ekosistem riset nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Surat tersebut turut ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Direktur Utama LPDP.
Herenal menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memperkuat pendidikan tinggi di Indonesia.
“Saya kira ini langkah yang paling solutif bagaimana kita mengupayakan bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia,” ujarnya yang juga menjabat sebagai pengurus Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulawesi Selatan.
Komentar