Isu Keretakan Bupati Dengan Wakil Bupati Sinjai, Ini Kata Pakar Politik Universitas Patria Artha

Publisher:

SINJAI, Pos Liputan – Menjelang tahun politik 2024, isu keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa dengan Andi Kartini Ottong makin santer berhembus.

Isu pecah kongsi keduanya makin kencang terdengar, hal ini dibaca publik saat tidak kompaknya Bupati dengan Wakil Bupati Sinjai di sejumlah agenda pemerintahan.

Semisal pada momen rencana kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Kamis (8/9/2022) yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.

Namun, ada yang terlihat janggal, pasalnya di kegiatan tersebut terlihat Wakil Bupati Sinjai duduk di kursi belakang dan tidak terlihat berdampingan dengan Bupati Sinjai.

Bupati dan Wakil Bupati Sinjai terlihat kurang kompak duduk tidak berdampingan.

Bahkan dibeberapa moment saat ini di pemerintahan Kabupaten Sinjai terlihat lebih dominan Bupati Sinjai di beberapa kegiatan.

Mengenai isu keretakan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai ini, pengamat politik Patria Artha Makassar, Andika Yuli Rimbawan mengatakan bahwa keretakan kepala daerah bukan sesuatu hal yang baru dalam sistem demokrasi indonesia.

“Hal tersebut bukan hal baru di dalam sistem demokrasi Indonesia baik dari pusat sampai ke daerah, karena pada dasarnya mereka yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah diusung oleh gabungan kekuatan partai politik yang didasari adanya kepentingan calon yang diusung bisa terpilih dan menduduki jabatan,” kata Andika.

Menurut Andika, keretakan tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari pembagian tugas yang tidak seimbang, kepentingan para pendukung yang tidak semuanya bisa diakomodir, orang-orang dekat yang belum mendapatkan tempat, hingga rebutan “Kue” yang tidak merata.

“Keretakan ini seharusnya tidak terjadi sebab kepentingan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih penting dari pada kepentingan kelompok atau golongan,” tegasnya.

Andika menyampaikan bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar, semua persoalan bisa di musyawarahkan dan dicari solusinya, dengan menekan ego masing-masing dan saling menghromati. Karena rakyat akan bangga ketika melihat hubungan pemimpinnya harmonis dalam rangka menjalankan tugas.

“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memberikan teladan kepada rakyatnya, menjadi panutan dan harus bisa mencontohi baik ucapan maupun tindakan,” jelasnya.

Penulis: JumardiEditor: Andi
Baca berita Pos Liputan di:
|

Komentar