SINJAI, Pos Liputan – Memasuki akhir tahun, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sinjai Kanwil Kemenkumham Sulsel Mengikuti kegiatan-kegiatan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan penyesuaian disbursement plan, kalender kerja dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak, yang digelar mulai tanggal 15-18 Desember 2022 bertempat di Same Resort dan Hakuna Matata Bulukumba.
Dalam rangka memastikan keefektifan program dan untuk mengetahui sejauh mana Perkembangan dari program yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, Serta Dalam rangka menjamin ketercapaian keluaran/ output Kanwil Kemenkumham Sulsel Tahun 2023, maka perlu disusun strategi rencana penarikan anggaran (Disbursement Plan) yang realistis dan kredibel yang dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja anggaran baik dalam IKPA maupun SMART 2022 dengan memperkuat dan mensinergikan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan seluruh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan.
Hal ini merupakan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan penyesuaian disbursement plan, kalender kerja dan pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, Kamis (15/12)
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak berharap agar rapat koordinasi ini mampu mewujudkan optimalisasi pencapaian kinerja pada jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan serta dapat melakukan penyusunan Disbursement Plan, Kalender Kerja tahun 2023 dengan baik karena penyusunan Disbursement Plan, yang baik secara makro dapat membantu Pemerintah untuk melakukan pengaturan cashflow.
Disbursement Plan yang baik tentunya juga berimbas terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Disbursement Plan dan Kalender Kerja tahun 2023.
Karutan Sinjai Muhammad Ishak mengatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini bukan sekedar formalitas tetapi diharapkan seluruh pembahasan dapat diaplikasikan pada setiap satuan kerja Kementrian Hukum dan Ham, sehingga terbentuk siklus manajemen kinerja yang baik dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diikuti Wakil Bupati Bulukumba dan perwakilan UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan perwakilan masing-masing Divisi Kantor Wilayah Sulawesi Selatan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan menghasilkan output terbaik dengan memperhatikan Kebijakan Penyusunan Kalender Kerja dan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah diterbitkan oleh Sekertariat Jenderal Kementerian Hukum dan Ham RI.
Komentar