KALTIM, Pos Liputan – Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) dan jalan tol segmen 5B di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai, pasalnya, pada proses pembangunan pihak pemerintah diduga terus melakukan penggusuran lahan warga setempat tanpa ada konfirmasi kepada pemilik lahan.
Hal tersebut mencuat kembali saat pelaksanaan sosialisasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dengan menghadirkan masyarakat dari kelurahan terdampak yakni Gresik, Jenebora, Riko, dan Maridan Selasa (23/1) lalu.
Salah satu warga Kelurahan Riko, Titania mengatakan, satu hektar lahan miliknya, tiba-tiba digusur. Tidak ada konfirmasi kepadanya sebagai pemilik lahan, maupun kepada pemerintah kelurahan, Kamis (25/1/2024).
Said Didu Mulai Mengerti, Ternyata Karena Ini Megawati Sering Sebut Jokowi Petugas Partai
“Saya kaget karena tiba-tiba itu langsung digusur habis tanpa izin ke saya, tanpa seizin lurah juga,” ungkapnya.
Iapun mengakui memiliki legalitas lahan jauh sebelum adanya pembangunan bandara maupun jalan tol.
“Sebanyak 50 pohon sawit produktif milik saya juga habis rata dengan tanah. Portal untuk masuk ke lahannya pun, turut dirusak”, tambahnya.
Sedangkan Makmur, warga Kelurahan Gersik juga menyampaikan keluhan yang sama, dengan nada meninggi ia mengatakan, realita di lapangan berbeda dengan apa yang disampaikan dalam sosialisasi. Dalam sosialisasi, pengurusan kejelasan atau legalitas lahan mereka seolah terdengar mudah. Namun saat melakukan pengurusan, ia mengaku sulit.
Saat mengurus ke kelurahan, ia diarahkan ke pemerintah daerah, lalu diarahkan lagi ke provinsi, lalu diminta lagi menghadap ke pihak Bank Tanah.
“Kami mendapatkan pelayanan di kelurahan juga tidak maksimal, fasilitasi masyarakat untuk hal itu,” tegasnya.
Sudah beberapa kali sosialisasi, namun tak ada hasil yang mereka bawa pulang. Terutama mengenai kejelasan harga tanam tumbuh mereka. Padahal, proyek terus berjalan.
“Kami hanya ingin diperjelas seperti apa tanam tumbuhnya, agar kami bisa memahami, kami akan membantu petugas menyukseskan pembangunan di sana,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengakui, sosialisasi yang dilakukan selama ini belum maksimal. Hal itu karena keterbatasan perangkat yang terlibat di dalamnya.
Sosialisasi akan dimasifkan dengan melibatkan pemerintah kecamatan, lurah, hingga tingkat RT.
“Mungkin selama ini tidak tersosialisasikan dengan baik, mungkin karena keterbatasan aparat saya untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat,” jelasnya.
Komentar