JAKARTA, PosLiputan — Pemerintah mengambil sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan penerbangan dan konektivitas nasional di tengah dampak abu vulkanik yang mengganggu operasional penerbangan.
Pada Senin (7/9/2026), rapat koordinasi digelar bersama Menteri Perhubungan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk memastikan perkembangan situasi dan langkah penanganan di lapangan.
Keselamatan penerbangan ditegaskan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah terus mengacu pada pembaruan data Volcanic Ash Advisory (VAAC) Darwin, serta hasil paper test berkala yang dilakukan AirNav Indonesia bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Dampak gangguan abu vulkanik tercatat cukup signifikan. Ribuan penerbangan dan ratusan ribu penumpang terdampak akibat kondisi tersebut.
Untuk mengantisipasi gangguan konektivitas nasional, pemerintah mengoperasikan lima bandara alternatif secara penuh selama 24 jam. Kelima bandara tersebut yakni Bandara Kertajati, Bandara Ahmad Yani, Bandara Adi Soemarmo, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulon Progo, dan Bandara Juanda.
Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan alternatif bagi penerbangan yang terdampak sekaligus memastikan mobilitas masyarakat tetap dapat berjalan.
Pemerintah juga memastikan hak-hak penumpang tetap terlindungi. Penumpang terdampak dapat memperoleh pengembalian dana atau refund 100 persen, serta mendapatkan fasilitas transportasi darat gratis bagi mereka yang harus dialihkan tujuannya.
Moda transportasi yang disediakan antara lain bus DAMRI dan kereta api untuk membantu penumpang melanjutkan perjalanan menuju destinasi masing-masing.
Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik, juga diimbau tetap tenang dan waspada. Pemerintah mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan karena material vulkanik mengandung silika yang dapat berisiko terhadap sistem pernapasan.
Sementara itu, operasional penyeberangan Merak–Bakauheni hingga saat ini masih terpantau aman dan terkendali. Aktivitas kapal terus berada dalam pengawasan untuk memastikan keselamatan pengguna jasa.
Pemerintah menegaskan koordinasi lintas instansi akan terus dilakukan untuk merespons perkembangan kondisi alam dan memastikan keselamatan masyarakat serta kelancaran konektivitas nasional tetap terjaga.
Komentar