JAKARTA, Posliputan– Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat perhatian serius. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum di bidang komunikasi dan informasi elektronik, tetapi juga berkaitan dengan keamanan negara, kehormatan institusi kepresidenan, serta stabilitas demokrasi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 menyampaikan bahwa dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden berpotensi mengarah pada tindakan makar serta melibatkan sejumlah pejabat negara.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bendahara Umum PB IKAMI Sulawesi Selatan, Muh. Reza Amal Saputra, menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus ditelusuri secara menyeluruh melalui mekanisme hukum.
Menurut Reza, Presiden bukan sekadar pemimpin pemerintahan, melainkan simbol kedaulatan negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang perlu kita sikapi secara bijaksana. Ini bukan semata-mata persoalan komunikasi pribadi, melainkan menyangkut keamanan informasi kenegaraan dan kehormatan institusi kepresidenan,” ujar Reza. Minggu (8/11/2026).
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tersebut menegaskan, setiap dugaan tindakan ilegal yang menyasar kepala negara harus diusut berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar dugaan yang dikaitkan dengan tindakan makar tidak langsung disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum melalui proses pembuktian hukum.
“Penting bagi kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan adanya unsur yang mengarah pada makar harus didalami melalui proses hukum yang profesional. Asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi,” tegasnya.
Reza berpandangan, persoalan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi etika politik dan integritas seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam institusi negara. Menurutnya, setiap tindakan pejabat publik harus berlandaskan aturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan bangsa.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terlebih persoalan tersebut menyangkut keamanan dan stabilitas nasional.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat diharapkan tetap tenang dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap persoalan secara transparan dan profesional.
“Jangan sampai persoalan yang sedang diproses secara hukum justru berkembang menjadi spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik dan persatuan masyarakat. Kita harus memberikan ruang kepada proses hukum untuk berjalan sekaligus menjaga suasana nasional tetap kondusif,” katanya.
Lebih jauh, Reza menilai stabilitas politik dan keamanan nasional memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan pembangunan. Berbagai agenda strategis pemerintah, mulai dari pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi hingga pembangunan berkeadilan, membutuhkan situasi nasional yang aman dan stabil.
Karena itu, ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara konstitusional tanpa mengganggu agenda pembangunan nasional.
“Jangan sampai perhatian kita terhadap persoalan politik membuat kita melupakan tujuan besar pembangunan nasional. Pada akhirnya, yang harus kita jaga bukan hanya stabilitas politik, tetapi juga masa depan Indonesia,” ungkapnya.
Reza menambahkan, demokrasi membutuhkan kepastian hukum, etika politik, penghormatan terhadap institusi negara, serta partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.
“Bagi saya, mencintai demokrasi juga berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga negara. Kita boleh memiliki perbedaan pandangan politik, tetapi keamanan negara, kehormatan institusi kepresidenan, dan keutuhan bangsa harus menjadi kepentingan bersama,” tutup Reza.
Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus menjadi momentum memperkuat kesadaran kebangsaan. Setiap dugaan wajib diuji melalui proses hukum yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi konstitusi.
Menjaga etika politik berarti menghormati aturan, merawat demokrasi berarti menjaga konstitusi, dan mengutamakan kepentingan bangsa berarti menempatkan Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Komentar