SINJAI, Pos Liputan – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sinjai dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai pada tanggal 23 April 2023 mengeluarkan surat dengan nomor 463/01.07.584/Set, perihal Pemanfaatan Dokumen dan Kartu Identitas Anak.
Sebagai wujud Pemanfaatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil melakukan perjanjian kerjasama dengan menetapkan 3 Toko diantaranya, Toko UD Ashar, Toko Ricoh Jaya, dan Toko A4 sebagai rekanan yang menangani langsung perbelanjaan kelengkapan sekolah dan ATK keperluan sekolah.
Berkaitan dengan hal tersebut menuai banyak tanggapan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa, salah satunya Kabid Riset Intelektual dan Aksi (Risteksi), Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Sinjai, Muhammad Fadli.
Kabid Risteksi SEMMI Sinjai, Muhammad Fadli menilai kebijakan Pemda Sinjai dalam menetapkan 3 Toko untuk berbelanja perlengkapan sekolah dan ATK keperluan sekolah yang ada di Sinjai terlalu diskriminatif terhadap UMKM yang lainnya.
“Ini terkesan Pemerintah Daerah mendiskriminasi Toko lain dalam hal ini pelaku UMKM tidak seluruhnya dilibatkan seakan ini memberikan kesan penunjukan langsung dari Pemda itu sendiri,” katanya, Sabtu (29/4/2023).
Olehnya itu, atas kebijakan yang dinilai diskriminatif tersebut, Muhammad Fadli meminta agar kebijakan tersebut segera dianulir.
“Atas kebijakan ini saya meminta kepada Sekda mencabut surat tersebut karena telah merugikan dan mendiskriminasi pemilik toko ATK yang lain, yang mana kebijakan ini seharusnya berpihak kepada seluruh toko ATK lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa yang dikonfirmasi wartawan posliputan.com tidak menanggapi hal tersebut.
Komentar