SINJAI, Pos Liputan – Diskusi Publik Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Sinjai yang digelar, Sabtu (20/5/2023) malam menuai kekecewaan dari kader HMI-MPO Cabang Sinjai.
Pasalnya, Diskusi Publik yang digelar HMI-MPO dengan mengusung tema “Menakar Visi, Misi, dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sinjai; Gagal atau Berhasil” mengundang pembicara dari Kepala Bappeda Sinjai Haerani Dahlan, Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin, Pimpinan Redaksi Sinjai Info Zainal Abidin, dan Aktivis NGO Musaddaq.
Ketua HMI-MPO Cabang Sinjai Ashabul Qahfih mengatakan, diskusi publik ini tentunya diharapkan mampu memberikan keterbukaan informasi publik terkait capaian program Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai selama satu periode.
“Ketidakhadiran Kepala Bappeda dan Ketua DPRD Kabupaten Sinjai membuktikan tidak adanya keterbukaan Pemerintah daerah kepada Publik,” ucapnya.
Selain itu, Qahfih menuturkan, kami sudah mengundang Kepala Bappeda dan Ketua DPRD Sinjai secara resmi untuk duduk dan berdiskusi bersama, tapi sangat disayangkan tidak ada respon baik yang diberikan.
“Mungkin tidak hadirnya Kepala Bapedda dan Ketua DPRD Kabupaten Sinjai membuktikan ketidakmampuan mereka dalam berkomunikasi dihadapan publik atau mungkin saja ada perintah untuk tidak hadir dalam diskusi tersebut,” jelasnya.
Lebih Lanjut, Qahfih menjelaskan Kepala Bappeda yang memiliki tugas dalam membantu merencanakan, mengkoordinir, dan mempertanggungjawabkan perencanaan pembangunan Daerah tentunya memiliki data terkait capaian program Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
Sedangkan, DPRD Kabupaten Sinjai yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah melalui visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sinjai.
“Keduanya tidak hadir dihadapan publik untuk menyampaikan hal tersebut. Kami menganggap keduanya tidak berani dan tidak layak menduduki posisi jabatan publik seperti itu,” kuncinya.
Komentar