JAKARTA, Pos Liputan – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merilis daerah yang rawan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu 2024 mendatang.
Netralitas ASN jadi isu paling rawan, terlebih di tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan terjadi di 20 kabupaten kota.
Melalui situs resminya pada Kamis 21 September 2023, Bawaslu RI merilis sepuluh provisi diantaranya, tertinggi pertama Maluku Utara (Malut). Kemudian, disusul Sulawesi Utara (Sulut) dan Banten. Selanjutnya, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat (Jabar), Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, dan Lampung.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty yang membidangi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat menyebutkan ke sepuluh provinsi tersebut, pihaknya akan memastikan upaya pencegahannya tepat untuk menjaga netralitas ASN.
“Pencegahan ini dikencangkan tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah melakukan pelanggaran,” ujarnya dikutip dari website Bawaslu Ri.
Lolly memaparkan pola pelanggaran netralitas ASN yang terjadi yakni mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial dan juga media lainnya. Bahkan menurut dia, penggunaan fasilitas negara untuk mendukung petahana, teridentifikasi dukungan dalam bentuk grup WhatsApp, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.
“Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” ucap Lolly.
Tidak hanya di tingkat provinsi, netralitas ASN juga rawan terjadi di tingkat kabupaten kota. Lolly menyebutkan terdapat 20 daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
20 kabupaten kota tersebut diantaranya, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur, Kota Parepare, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju. Lalu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulu Kumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Poso.
Selanjutnya, potensi kabupaten kota terawan yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Luwu Timur.
“Dua puluh (20) kabupaten/kota potensi rawan tertinggi ini, siapkan program pencegahan terbaik, siapkan upaya mitigasi risiko terkuat supaya tidak terjadi di 2024,” kata lolly.
Komentar