MAKASSAR, Posliputan – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Andi Cibu, S.H., M.H., mendesak DPR RI dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan kekayaan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara.
Andi Cibu menyambut positif perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI bersama pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar proses legislasi tidak berhenti sebatas komitmen politik dan janji kepada masyarakat.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Negara harus memiliki instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri, mengamankan, merampas, dan memulihkan aset yang diperoleh melalui tindak pidana.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada menghukum pelaku. Hasil kejahatan juga harus ditelusuri dan dikembalikan melalui mekanisme hukum yang jelas. Jangan sampai pelaku menjalani hukuman, tetapi kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tetap dinikmati atau diwariskan,” tegasnya.
Ia menilai, perampasan aset merupakan instrumen penting untuk memutus mata rantai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Sebab, keuntungan finansial kerap menjadi motif utama di balik praktik korupsi dan berbagai kejahatan ekonomi.
Meski demikian, Andi Cibu mengingatkan agar pengesahan RUU tersebut tidak sekadar mengejar tuntutan publik. Substansi dan rumusan setiap pasal harus disusun secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir maupun membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
Ia menekankan, kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berlandaskan prinsip negara hukum. Batasan mengenai objek yang dapat dirampas, standar pembuktian, pengawasan peradilan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik harus diatur secara tegas.
“Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan persoalan hukum baru. Negara memang harus kuat dalam mengejar aset hasil kejahatan, tetapi kewenangannya juga harus dibatasi oleh hukum. Prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Selain kualitas regulasi, ia juga menyoroti profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut nantinya.
Menurutnya, setiap tindakan penyitaan maupun perampasan aset harus didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang dapat diuji serta dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi tekanan, kepentingan tertentu, maupun perlakuan berbeda terhadap pihak yang berhadapan dengan hukum.
“Profesionalisme dan keadilan aparat menjadi kunci. Jangan sampai kewenangan yang diberikan melalui undang-undang ini digunakan secara berlebihan atau diarahkan untuk kepentingan tertentu. Penegak hukum harus bekerja berdasarkan hukum dan bukti, bukan berdasarkan tekanan maupun kepentingan,” tegasnya.
Andi Cibu juga mengingatkan DPR dan pemerintah agar konsisten mengawal pembentukan hingga implementasi RUU Perampasan Aset. Komitmen politik, kata dia, harus dibuktikan melalui keberanian menerapkan hukum secara adil tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
“Elite politik harus konsisten. Jangan hanya bersemangat mendorong pengesahan ketika menjadi tuntutan masyarakat, tetapi kemudian tidak konsisten saat undang-undang ini diterapkan. Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai RUU Perampasan Aset harus diarahkan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan kepentingan publik, bukan sekadar penambahan kewenangan bagi aparat penegak hukum.
Karena itu, transparansi pengelolaan aset yang disita maupun dirampas juga harus menjadi perhatian. Aset yang berhasil dipulihkan negara harus dikelola secara profesional dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani atau vonis yang dijatuhkan. Kemampuan negara mengembalikan kekayaan hasil tindak pidana juga harus menjadi indikator penting.
Ia turut mendorong keterlibatan publik dalam proses akhir pembahasan RUU tersebut. Masukan akademisi, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak perlu diperhatikan agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi publik serta tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional.
Andi Cibu berharap DPR RI dan pemerintah tidak kembali membiarkan pembahasan RUU Perampasan Aset berlarut-larut. Masyarakat, menurutnya, membutuhkan keberanian politik untuk menghadirkan regulasi yang kuat sekaligus menjamin perlindungan hak setiap warga negara.
“Publik sudah lama menantikan undang-undang ini. Karena itu, jangan sampai pembahasannya kembali berlarut-larut. Kita membutuhkan regulasi yang kuat untuk memberantas kejahatan, tetapi juga sistem pengawasan yang kuat agar kewenangannya tidak disalahgunakan. Pada akhirnya, hukum harus memberikan keadilan bagi semua, bukan menjadi alat bagi kepentingan siapa pun,” tutupnya.
Ia menegaskan, pengesahan RUU Perampasan Aset harus menjadi bagian dari pembenahan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi politik, profesionalisme aparat, keadilan dalam penerapan hukum, serta pengawasan ketat terhadap kewenangan negara.
Negara, tegas Andi Cibu, tidak boleh kalah dalam mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan. Namun, upaya tersebut harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan keadilan.
Komentar