SINJAI, Pos Liputan- Penanganan kasus dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sinjai yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai kembali menjadi sorotan.
Seorang sumber yang telah menjalani pemeriksaan dan meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan adanya sejumlah hal yang dinilainya perlu diklarifikasi secara terbuka oleh aparat penegak hukum.
Sumber yang disebut Mr X tersebut menilai, proses penanganan perkara SPAM hingga kini terkesan berjalan alot, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait arah dan fokus penyidikan.
“Yang menjadi pertanyaan publik adalah sejauh mana penanganan kasus ini menyentuh pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, bukan hanya pelaksana teknis di lapangan,” ujarnya, Senin, (2/2/2026).
Ia menegaskan, dalam konstruksi pengelolaan proyek SPAM yang bersumber dari dana hibah, terdapat rantai kebijakan yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada penjelasan yang utuh dan terbuka agar tidak muncul anggapan penegakan hukum dilakukan secara parsial.
“Transparansi penting agar masyarakat memahami bahwa proses hukum berjalan objektif dan menyeluruh,” tambahnya.
Terpisah, pegiat sosial Kabupaten Sinjai, Andi Darmawansyah, menilai Kejari Sinjai memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Menurutnya, Kejari perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki peran, baik teknis maupun kebijakan, diperlakukan sama di hadapan hukum.
“Penanganan perkara ini diharapkan mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Keterbukaan informasi dan keberanian menelusuri seluruh peran akan menjadi indikator keseriusan penegakan hukum,” kata Andi.
Ia menambahkan, kejelasan proses hukum sangat dibutuhkan agar kasus SPAM Sinjai tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di ruang publik.
Komentar