SINJAI, Posliputan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Mewakili Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif, Kepala Dinas Sosial Andi Muhammad Idnan menghadiri Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembentukan Kebijakan Daerah bagi Penyandang Disabilitas.
FGD yang digagas oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sulawesi Selatan ini digelar selama dua hari, 22–23 September 2025, di Aula Pertemuan Hotel Rofina.
Kegiatan ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sekaligus menjadi ruang dialog penting untuk merumuskan arah kebijakan yang berpihak pada hak-hak penyandang disabilitas di Sinjai.
“Dengan keterbukaan informasi dan ruang diskusi seperti ini, kita berharap penyandang disabilitas bisa duduk sejajar, berkontribusi, dan mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik,” ujar Andi Idnan.
FGD ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang merupakan inisiatif dari DPRD Sinjai.
“Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang menjamin hak-hak dasar penyandang disabilitas agar tidak terpinggirkan dari pembangunan daerah sehingga FGD ini menjadi salah satu upaya untuk menyempurnakan Ranperda,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Idnan mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan, menyusun regulasi yang menjamin kesetaraan akses terhadap layanan publik, serta mengidentifikasi tantangan dalam pemenuhan hak sosial, ekonomi, dan politik bagi penyandang disabilitas
Kegiatan ini ditutup dengan harapan besar agar regulasi yang lahir dari proses ini benar-benar memberi manfaat nyata dan membuka jalan menuju masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
Komentar