Permahi Desak Pemerintah Aceh dan BPMA Tuntaskan Kemiskinan

Publisher:

ACEH, Pos Liputan – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Aceh, menilai pemerintah Aceh tidak berpihak pada rakyat kecil. Hal tersebut dikatakan ketua Permahi Aceh, Rifqi Maulana.

Menurutnya, ladang minyak yang harus di kelola dengan profesional dan akan diyakini oleh pemerintah ini akan mendapat peluang bersar untuk Negara dalam pajak.

“Himpunan mahasiswa Permahi memprediksi, pemerintah ini Idak adail dalam mengelola minyak bumi karena pihak masyarakat tidak diberdayakan, apakah ini akan meningkatkan ekonomi rakyat,” tanya Rifqi, Selasa (2/8/2022).

Beberapa hari yang lalu, kata Rifqi, dirinya dikejutkan kabar penemuan sumur minyak dan gas bumi di perairan Aceh yang sangat menggembirakan masyarakat daerah ini.

“Tapi, Apakah Harta Karun’ Migas Jumbo tersebut dapat tuntaskan kemiskinan rakyat? atau hanya dinikmati oleh segelintir elit saja!,” Tanya lagi.

Lebih lanjut Rifqi Maulana, ia mendesak pemerintah Aceh dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Fokus terhadap penuntasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.

“Peningkatan orang miskin menambah panjang rekor Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatra, Aceh juga masuk dalam lima provinsi dengan penduduk miskin tertinggi di Indonesia,” ujarnya.

Ketua Permahi menambahkan, merujuk dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Aceh meningkat (0,20 persen) atau 16 ribu orang sejak Maret 2021 hingga September 2021 menjadi (15,53 persen). Secara total, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 850 ribu orang.

Sebab itulah, Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Aceh meminta fasilitasi Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),

Rifki meminta kepada Kepala BPMA Aceh, Teuku Mohamad Faisal agar dapat membantu mendorong partisipasi yang lebih terarah dan menyentuh demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan melalui program-program corporate social responscibility (CSR).

Rifqi, sapaannya, mengemukakan, perlu ada komitmen kuat dan fokus dari perusahaan-perusahaan pertambangan migas tersebut untuk membantu masyarakat.

“Tidak merasa bahwa mereka sudah melaksanakan kewajiban hanya dengan membayar pajak, “tegas mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang itu.

Lebih lanjut Rifqi mengungkapkan, “Kalau sudah bayar pajak, perusahaan seolah tidak mau tahu,” kata dia. Padahal rakyat juga tidak mau tahu, lalu menuntut. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita komunikasikan secara baik dan terarah agar masyarakat merasa senang dan perusahaan pun tenang beraktifitas.

“Soal aturan kontrak kerja sama yang kurang berpihak ke rakyat, saya kira itu bisa kita dorong untuk dilakukan renegoisasi,” harap Rifqi.

Rifqi juga menyarankan agar manajemen Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama KKKS dan seluruh pemangku terus menjalin koordinasi yang baik agar berbagai permasalahan yang terjadi bisa segera diatasi dengan baik.

Sementara untuk keterbukaan informasi dan transparansi, Rifqi menyarankan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) selalu mengupdate informasi yang ditampilkan. Setiap ada kemajuan pembangunan, ditulis.

“Ada masalah juga disebutkan sehingga masyarakat setiap detik bisa mengakses dan mengetahui informasi,“ tutup Rifqi.

Dan himpunan mahasiswa Permahi ini memprediksi, apakah pemerintah ini adail dalam mengelola minyak bumi, karena pihak masyarakat apakah juga akan meningkatkan ekonomi rakyat.

Penulis: Jumardi
Baca berita Pos Liputan di:
|

Komentar