JAKARTA, Posliputan — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menerima sertifikat tanah hibah seluas 10 hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM) di Kabupaten Maros.
Terbitnya sertifikat tersebut menjadi langkah penting dalam merealisasikan pembangunan kampus vokasi BPOM pertama di Indonesia Timur. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp1,7 triliun melalui skema tahun jamak (multiyears).
Sertifikat tanah diserahkan langsung oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kamaruddin dan Perencana Ahli Muda Yusuf Siban.
Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar turut didampingi Plt. Sekretaris Utama BPOM Irwansyah, Kepala Biro Umum Asih, serta Staf Khusus Kepala BPOM dr. Wachyudi Muchsin.
Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kampus tersebut terletak di Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tanah itu tercatat memiliki Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 20.05.000046892.0 dengan luas 100.000 meter persegi atau 10 hektare.
Dalam sertifikat tersebut, pemegang hak tercantum atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
“Alhamdulillah, sertifikat tanah sudah terbit. Ini menjadi langkah penting untuk merealisasikan pembangunan Politeknik BPOM pertama di Indonesia Timur,” ujar Taruna Ikrar.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Taruna Ikrar telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 28 Agustus 2025.
Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari proses penyerahan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang berfokus pada pengawasan obat dan makanan.
Dengan terbitnya sertifikat tanah, proses penyiapan pembangunan kampus memasuki tahapan penting. Namun, realisasi proyek dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp1,7 triliun tersebut tetap memerlukan tindak lanjut berupa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Cetak Tenaga Profesional di Bidang Farmasi dan Keamanan Pangan
Taruna Ikrar menegaskan, Politeknik BPOM di Maros diharapkan menjadi pusat pendidikan vokasi yang mampu mencetak tenaga profesional di bidang pengawasan obat, farmasi, keamanan pangan, serta teknologi regulatori.
Keberadaan kampus tersebut juga diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di kawasan Indonesia Timur, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjaga keamanan dan mutu produk obat serta makanan.
Selain itu, Politeknik BPOM di Maros diharapkan memperkuat kolaborasi antara Academia, Business, Government (ABG), yakni perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional.
“Politeknik ini bukan sekadar membangun kampus, tetapi menyiapkan generasi unggul yang akan menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat Indonesia,” tegas Taruna.
Terbitnya sertifikat tanah hibah seluas 10 hektare itu menjadi salah satu tonggak penting dalam rencana pembangunan Politeknik BPOM di Kabupaten Maros.
Ke depan, realisasi proyek tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat infrastruktur pendidikan di Sulawesi Selatan, tetapi juga membuka peluang bagi generasi muda Indonesia Timur untuk berkiprah dalam bidang farmasi, pengawasan obat, keamanan pangan, dan pengembangan teknologi regulatori.
Dengan perkiraan nilai proyek mencapai Rp1,7 triliun, pembangunan Politeknik BPOM di Maros menjadi salah satu rencana pengembangan pendidikan yang perlu dikawal melalui tahapan pelaksanaan yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Komentar