MAKASSAR, Posliputan.com – Universitas Hasanuddin (Unhas), melalui Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), melaksanakan workshop publik nasional dengan tema Menuju Pemilu yang Adil dan Representatif: Masukan Publik untuk Revisi Regulasi Kepemiluan di Indonesia.
Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan kritis dari berbagai pihak guna memperbaiki sistem pemilu di Indonesia, memastikan terciptanya demokrasi yang lebih adil dan representatif.
Workshop yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention pada Selasa, 29 Juli 2025, ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, yang dalam sambutannya menyoroti beberapa isu krusial dalam regulasi pemilu Indonesia.
“Beberapa catatan penting yang perlu kita cermati dalam proses penyusunan undang-undang pemilu adalah pertama, terkait dengan politik uang dan tingginya biaya politik. Hal ini dapat menciptakan sistem demokrasi yang tidak adil. Kedua, adalah masalah keserentakan pemilu dan beban penyelenggara. Keputusan konstitusi yang mengusahakan keselarasan pemilu pusat dan daerah juga menjadi perhatian kita. Selain itu, kita juga perlu fokus pada kualitas demokrasi dan partisipasi rakyat, yang hanya dapat tercapai dengan penguatan pengawasan dan independensi penyelenggara pemilu,” ujar Prof. Farida.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah penanggap dan tokoh penting, antara lain Dr. Bima Arya Sugiarto, S.IP., M.A. (Wakil Menteri Dalam Negeri RI), Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. (Anggota Komisi II DPR RI), serta Nazula Anggraeni, S.STP., M.P.S., M.URP. (Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Bappenas).
Beberapa politikus juga turut hadir untuk memberikan pandangan mereka mengenai tantangan dan solusi dalam perbaikan sistem pemilu Indonesia.
Selain itu, turut hadir pula narasumber dari Universitas Hasanuddin, di antaranya Dekan FISIP Unhas, Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si., Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., dan Endang Sari, S.IP., M.Si., yang memberikan perspektif akademik terkait peran perguruan tinggi dalam mengawal proses demokrasi dan regulasi kepemiluan.
Workshop ini dihadiri oleh akademisi, pemerhati kebijakan, mahasiswa, serta masyarakat umum yang berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memberikan masukan terkait perbaikan regulasi pemilu di Indonesia.
Dengan terselenggaranya workshop ini, Unhas menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia. Melalui kolaborasi antara akademisi, politisi, dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan masukan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi pemilu.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan representatif, serta dapat memperkuat partisipasi rakyat dalam sistem demokrasi yang lebih berkualitas. (Rls)
Komentar