MAKASSAR, Pos Liputan – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Timur (BEM UIT) menggelar Dialog Kebangsaan dengan mengangkat tema “EKOPOLTAN: Di Persimpangan Politik dan Ekonomi, Menakar Keberpihakan Negara terhadap Petani dan Kedaulatan Pangan Nasional”, bertempat di Aula Kampus I Universitas Indonesia Timur, Makassar, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi intelektual bagi mahasiswa untuk membedah persoalan ekonomi politik pertanian, sekaligus mengkritisi sejauh mana kebijakan negara berpihak terhadap kepentingan petani dan masyarakat luas.
Dialog Kebangsaan tersebut menghadirkan tiga narasumber dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman yang berbeda, yakni Awaludin, S.P., M.P., selaku Ketua Asosiasi Kopi Indonesia Sulawesi Selatan dan Pengamat Ekonomi; Dr. Ridwan Fawallang, S.H., M.H.I., selaku Dewan Pakar Peradi Profesional Makassar Sulawesi Selatan sekaligus Pengamat Politik; serta Awaluddin, selaku Ketua DPD OMPI Sulawesi Selatan dan Pengamat Pertanian.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia Timur. Kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi intelektual dan membangun kesadaran kolektif mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan.
Dalam forum tersebut, persoalan pertanian tidak hanya dibahas sebagai sektor produksi pangan, tetapi juga ditempatkan dalam kerangka ekonomi politik, relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, serta arah kebijakan pembangunan nasional.
Persoalan kesejahteraan petani, ketimpangan penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya produksi, hingga kedaulatan pangan menjadi sejumlah persoalan penting yang mendapatkan perhatian dalam pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi, politik agraria, serta keberpihakan negara terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.
BEM UIT memandang bahwa mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Mahasiswa harus mengambil peran sebagai kelompok intelektual yang mampu membaca realitas sosial, menguji kebijakan publik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat yang kerap berada dalam posisi rentan.
Melalui forum ini, peserta diajak membangun perspektif kritis bahwa kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan bahan pangan semata. Lebih dari itu, kedaulatan pangan harus dilihat dari kesejahteraan petani, keadilan distribusi, perlindungan lahan pertanian, serta kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya agraria.
Dialog Kebangsaan EKOPOLTAN diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial organisasi. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi langkah awal membangun tradisi intelektual, memperkuat kesadaran kritis mahasiswa, serta mendorong lahirnya gagasan dan gerakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
BEM UIT menegaskan bahwa keberpihakan terhadap petani dan kedaulatan pangan merupakan bagian penting dari perjuangan mewujudkan keadilan sosial sebagaimana cita-cita konstitusi.
Bagi mahasiswa, memahami persoalan bangsa adalah langkah awal. Mengawal kebijakan dan memperjuangkan keadilan adalah tanggung jawab berikutnya.
Komentar