SEMMI Bone Desak Inspektorat Audit Menyeluruh CV Alfin di Berbagai OPD

BONE Pos Liputan— Dugaan konsentrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone kepada salah satu perusahaan tertentu menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.

Ketua Bidang Sosial dan Politik Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Bone, Arly Guliling Makkasau, mendesak Inspektorat Kabupaten Bone segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh paket pengadaan yang melibatkan CV Alfin di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, mencuatnya dugaan dominasi pengadaan oleh satu perusahaan di beberapa OPD strategis, seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD (Setwan), hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), menjadi alarm serius bagi tata kelola pemerintahan daerah.

“Ketika satu perusahaan diduga menguasai ratusan paket pengadaan dengan nilai miliaran rupiah, maka publik tentu berhak mempertanyakan apakah sistem pengadaan di Kabupaten Bone masih berjalan secara sehat dan transparan,” ujarnya. Jumat (22/5/2026).

Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya sekadar isu administratif, tetapi juga menyangkut moral birokrasi dan integritas pemerintahan daerah. Sebab, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang sangat rentan terhadap praktik monopoli, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diawasi secara ketat.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 junto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 secara jelas mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjunjung prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

“Jika mayoritas kebutuhan pemerintah daerah hanya berputar pada satu perusahaan, maka masyarakat tentu akan mempertanyakan di mana ruang persaingan sehat itu berada,” katanya.

SEMMI Bone juga mempertanyakan mekanisme penunjukan dan proses pemilihan penyedia yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah bersumber dari uang rakyat sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.

Karena itu, pihaknya mendesak Inspektorat Kabupaten Bone agar segera melakukan audit independen terhadap seluruh paket pengadaan yang melibatkan CV Alfin di berbagai OPD.

“Audit tersebut harus dilakukan secara transparan dan independen agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya upaya melindungi pihak tertentu,” tegasnya.

Selain Inspektorat, SEMMI Bone juga meminta aparat penegak hukum turun melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan.

Tak hanya itu, DPRD Kabupaten Bone juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan tidak tutup mata terhadap polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

“Mahasiswa akan terus berada di garis kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Kami tidak ingin Kabupaten Bone menjadi contoh buruk tata kelola pemerintahan yang dikuasai praktik-praktik tidak sehat,” ujarnya.

SEMMI Bone menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut mereka, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui transparansi dan keterbukaan informasi.

“Uang rakyat tidak boleh dikelola secara tertutup, apalagi jika berpotensi melahirkan praktik monopoli dan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan daerah,” tutupnya.Ketua Bidang Sosial dan Politik SEMMI Bone Desak Inspektorat Audit Menyeluruh CV Alfin di Berbagai OPD

BONE Pos Liputan— Dugaan konsentrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone kepada salah satu perusahaan tertentu menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.

Ketua Bidang Sosial dan Politik Pengurus Cabang Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Bone, Arly Guliling Makkasau, mendesak Inspektorat Kabupaten Bone segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh paket pengadaan yang melibatkan CV Alfin di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, mencuatnya dugaan dominasi pengadaan oleh satu perusahaan di beberapa OPD strategis, seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD (Setwan), hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), menjadi alarm serius bagi tata kelola pemerintahan daerah.

“Ketika satu perusahaan diduga menguasai ratusan paket pengadaan dengan nilai miliaran rupiah, maka publik tentu berhak mempertanyakan apakah sistem pengadaan di Kabupaten Bone masih berjalan secara sehat dan transparan,” ujarnya. Jumat (22/5/2026).

Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya sekadar isu administratif, tetapi juga menyangkut moral birokrasi dan integritas pemerintahan daerah. Sebab, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang sangat rentan terhadap praktik monopoli, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diawasi secara ketat.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 junto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 secara jelas mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjunjung prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

“Jika mayoritas kebutuhan pemerintah daerah hanya berputar pada satu perusahaan, maka masyarakat tentu akan mempertanyakan di mana ruang persaingan sehat itu berada,” katanya.

SEMMI Bone juga mempertanyakan mekanisme penunjukan dan proses pemilihan penyedia yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, penggunaan anggaran daerah bersumber dari uang rakyat sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.

Karena itu, pihaknya mendesak Inspektorat Kabupaten Bone agar segera melakukan audit independen terhadap seluruh paket pengadaan yang melibatkan CV Alfin di berbagai OPD.

“Audit tersebut harus dilakukan secara transparan dan independen agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya upaya melindungi pihak tertentu,” tegasnya.

Selain Inspektorat, SEMMI Bone juga meminta aparat penegak hukum turun melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan.

Tak hanya itu, DPRD Kabupaten Bone juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan tidak tutup mata terhadap polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

“Mahasiswa akan terus berada di garis kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Kami tidak ingin Kabupaten Bone menjadi contoh buruk tata kelola pemerintahan yang dikuasai praktik-praktik tidak sehat,” ujarnya.

SEMMI Bone menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut mereka, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya dapat dibangun melalui transparansi dan keterbukaan informasi.

“Uang rakyat tidak boleh dikelola secara tertutup, apalagi jika berpotensi melahirkan praktik monopoli dan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan daerah,” tutupnya.